Komisi Informasi Jawa Tengah Ajak Kades Di Brebes Laksanakan UU KIP

Suasana bimtek Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat Desa. Sumber: Pemkab Brebes.

Banjarharjo – Ajakan ini disampaikan oleh anggota Komisi Informasi Jawa Tengah, Slamet Haryanto, S. H., M. H. pada acara Bimbingan teknik (Bintek) Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat Desa, di ruang rapat Bupati Brebes, Jumat (1/11).

Beliau menyampaikan agar para kades tidak khawatir jika nanti ada warganya yang meminta informasi tentang pembangunan desa. “Kita terbuka saja, tidak perlu ada kekhawatiran ketika ada masyarakat yang ingin meminta informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa,” ujarnya. Slamet Haryanto menambahkan, “Sebab peran masyarakat ialah mengawasi segala sesuatu menganai apa yang dilakukan pemerintah, baik dalam hal pembangunan; keuangan; maupun kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Sehingga kami dorong pemerintah desa untuk melaksanakan UU KIP.”

Oleh karena itu pemerintah desa diwajibkan membentuk Pejabat Pengelola Informasi, dan Dokumentasi (PPID) berserta standar dan pelayanan operasional untuk pelayanan informasi publik. “Desa diwajibkan membentuk PPID, karena didalam ketentuan UU Desa dan peraturan KIP sendiri diwajibkan, bahkan dalam konteks pelayanan informasi publik pun desa itu diwajibkan membentuk yang namanya PPID,” tegasnya.

Terkait anggaran pembetukan PPID, menurutnya hal tersebut bisa dianggarkan melalui musyawarah perencanaan dan pembangunan desa (musrenbangdes). Terkait hal tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Brebes melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) siap memfasiliasi pembentukan PPID tingkat Desa.

Dilansir dari website Pemkab Brebes, bimtek ini diisi oleh anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes dan dihadiri oleh kurang lebih 50 orang yang terdiri atas Camat dan perwakilan Kepala Desa se Kabupaten Brebes.

“Tujuan dari Bintek Pembentukan PPID Desa ini ialah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang Keterbukaan Informasi Publik dilingkungan Desa. Kegiatan mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Bupati Brebes No. 024 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan, Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes,” jelas Kabid Informasi dan Kehumasan Dinkominfotik Brebes, Lusiana Indira Isni, S. Sos., M. Ikom..

Bangun Transparansi Lewat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 membahas soal keterbukaan informasi publik. Hak atas informasi menjadi perhatian utama karena adanya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Namun tak banyak masyarakat yang tahu mengenai UU ini.

Puslitbang BPHN pada tahun 2013 menyebutkan minimnya partisipasi masyarakat bukan karena masyarakat tidak peduli, tetapi karena mereka sulit mengakses informasi terkait agenda pemda (perda, peraturan dan keputusan kepala daerah, rencana pembangunan daerah, rancangan dan pembahasan kebijakan daerah, laporan penyelenggaraan pemda, dan informasi publik lainnya).

Padahal pada laman resmi Komisi Informasi disebutkan mengenai badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/ atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Maka diharapkan dengan diterbitkannya UU KIP tersebut dapat mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi.

Add Comment