Terima Kunjungan KPK, Pemkab Brebes Komitmen Cegah Korupsi

Rapat Koordinasi Mentoring dan Evaluasi oleh Tim KPK kepada Pemkab Brebes. Sumber: Pemkab Brebes.

Brebes – Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengunjungi Pemerintahan Brebes guna melakukan Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (KORSUPGAH) Korupsi. Kunjungan tersebut diapresiasi langsung oleh Bupati Brebes, Hj. Idza Priyanti S. E., M. H. pada Rabu (6/11/2019) di ruang rapat Sekda Brebes.

Idza menuturkan pihaknya berkomitmen dalam pencegahan korupsi. Wujud komitmennya tersebut diwujudkan dalam bentuk regulasi dan kebijakan yang pro rakyat, keterbukaan informasi publik, perumusan anggaran dengan e-budgeting juga transparansi akuntabilitas keuangan.

“Saya selalu menegaskan dan menekankan kepada para karyawan dan karyawati di lingkungan Pemkab Brebes agar mencegah dan menghindari segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN),” tegas Idza.

Ia juga berharap dengan adanya kunjungan Tim KPK, penyelenggaraan Pemkab Brebes akan lebih transparan dan akuntabel. Mengingat banyaknya instansi di Kabupaten Brebes yang ditetapkan sebagai zona integritas (wilayah bebas korupsi) sehingga pihaknya berharap nantinya Kabupaten Brebes terhindar dari praktek KKN. “Kami pun terus berupaya untuk menyediakan layanan publik yang mudah, cepat dan inovatif,” ujarnya.

Dilansir dari laman resmi Pemkab Brebes, Idza menyampaikan Kabupaten masuk dalam korwil V Korsupgah. Ada delapan area intervensi korsupgah yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), manajemen ASN, tata kelola dana desa, optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen asset daerah.

Sementara itu, Anggota Satgas Pencegahan Korwil V KPK RI, Untung Wicaksono menerangkan kunjungan tersebut merupakan salah satu tugas KPK guna mencegah korupsi. Hanya saja hal tersebut jarang terekspos.

“Sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi, KPK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi di masing-masing daerah.
Indikator penilainnya dilihat dari area yang paling berpotensi terjadinya praktik KKN seperti perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, Pelayanan terpadu satu pintu, Kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, dan tata kelola dana desa,” jelasnya.

Namun pihaknya masih memberi kesempatan kepada OPD terkait untuk mengkonfirmasi aksi yang sudah dilaksanakan namun belum dilaporkan ke KPK secara online.

Pencegahan Kasus Korupsi

Donald R Cressey Fraud dalam Fraud Triangle Thory menyebutkan ada 3 hal yang mempengaruhi kecurangan (fraud) yakni kesempatan, motivasi, dan rasionalitas. Ketiganya memiliki derajat yang sama untuk saling mempengaruhi.

Sementara itu, Mantan Penasihat KPK, Abdullah Hehamahua menjelaskan ada 5 motivasi untuk melakukan korupsi. “Lima motivasi itu korupsi karena kebutuhan, korupsi karena ada peluang, korupsi untuk memperkaya diri sendiri, korupsi untuk menjatuhkan pemerinntah dan korupsi untuk menguasi negara,” jelanya.

Penasihat KPK untuk 2017-2021, Mohammad Tsani menilai kunci utama dalam pemberantas korupsi ialah integritas diri. Menurutnya, banyak dari kalangan berpendidikan tinggi yang korupsi menandakan gagalnya investasi pendidikan di masa lalu.

“Tiga hal ini adalah pilar (anti korupsi). Di mana pun Anda bekerja, kalau nanti di kantor Anda tidak transparan, sudah, tandatangani masa depan suram. Anda bekerja di kantor, ketika tidak ada akuntabilias, berarti nggak bener. Anda bekerja di suatu kantor, perekrutnya orang-orang yang tidak berintegritas, tanda-tanda Anda tidak akan bisa berkembang,” pesan Tsani sebuah kuliah umum yang diselenggarakan oleh ITB.

Pesan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mengendalikan korupsi perlu adanya transparansi anggaran, jati diri yang berintegritas dan pertanggung jawaban pada sebuah perusahaan, lembaga maupun suatu badan.

Add Comment